Demi Pemilu 2024, Pilkades Serentak di Kabupaten Bekasi Ditunda

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi menunda Pilkades Serentak 2024 di daerah itu dengan berbagai pertimbangan terkait agenda Pemilu 2024.

"Pilkades Serentak 2024 untuk 154 desa kemungkinan besar ditunda karena alasan khusus," kata Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong.

Ia menjelaskan pertimbangan utama penundaan pilkades adalah tahun 2024 merupakan agenda politik Nasional, yakni tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang juga digelar serentak.

Alasan berikutnya adalah aspek kemampuan keuangan daerah untuk menggelar kontestasi politik tingkat desa tersebut, mengingat pembiayaan daerah di tahun ini sudah teralokasi untuk penyelenggara pemilu, termasuk persiapan lain menyangkut kesuksesan pelaksanaan agenda politik nasional itu.

"Jadi, faktor tersebut yang membuat pilkades serentak kemungkinan ditunda, akan kami laporkan kepada pimpinan untuk membahas kepastian persoalan ini," katanya.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa pada DMPD Kabupaten Bekasi, Dudi Iskandar mengatakan skema penundaan pilkades serentak ini tidak berpengaruh terhadap periode kepemimpinan kepala desa yang berakhir tahun depan.

"Masa jabatan 154 kepala desa 2018-2024 tetap berakhir sesuai aturan, yakni di September 2024," katanya.

Dirinya memastikan penundaan ini tidak akan mempengaruhi pelayanan publik maupun program pembangunan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa.