Kuasa Hukum Ade Yasin Tuding Ada Kolaborasi DPRD Bogor dengan Petugas KPK
Selain itu, Dina lantas meminta KPK juga menindak anggota DPRD karena meminta sejumlah proyek dengan istilah pokir senilai Rp 198 miliar.
Adapun awal dari terbukanya berkas BAP ini diawali oleh jaksa KPK yang menanyakan kepada terdakwa Adam mengenai upaya penjegalan anggota dewan atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKP) Bupati Bogor.
Adam menyebutkan, pertemuan yang Dia notulensikan itu bersifat mendadak. Saat itu, dirinya diminta hadir oleh Sekda Burhanuddin untuk menjelaskan masalah pokir di hadapan anggota DPRD Kabupaten Bogor.
“Pertemuan membahas pokir, saya ditelepon oleh Pak Sekda, kami rapat, rapat dadakan. Saya hadir, ternyata di situ sudah ada Ketua Dewan, pak Usep, Kadisdik, dan Kadinkes,” tuturnya.
Menurutnya, pada pertemuan itu anggota dewan marah kepada eksekutif lantaran tidak mendapat bagian untuk pengerjaan kegiatan pokir di wilayah Kabupaten Bogor.
“Pernyataan Pak Sekda anggota dewan marah, pokirnya pada hilang. Tetap ada, tetapi tidak hilang semua, mereka menginginkan yang mengerjakan pihak mereka. Kami menolak karena ranahnya ada di ULP (unit layanan pengadaan) bukan kami,” ucapnya. (mcr27/jpnn)
Kuasa hukum Ade Yasin mengungkapkan ada kolaborasi antara DPRD Kabupaten Bogor dengan petugas KPK untuk menjerat kliennya dalam kasus dugaan suap auditor BPK.
Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
