Kelurahan di Kota Bogor Minim Perhatian, Komisi I DPRD Geram
jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - DPRD Kota Bogor mendorong pembangunan kantor serta sarana dan prasarana (sarpras) kelurahan menjadi salah satu prioritas pada rencana kerja (Renja) 2023.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah menyebutkan berdasarkan hasil rapat kerja (Raker) dengan camat se-Kota Bogor, pembangunan dan program pada tahun terakhir kepemimpinan Wali Kota Bima Arya, pembangunan belum merata.
"Para Camat mengeluhkan bahwa anggaran sarpras kecil, BOP kecil dan pembangunan yang harusnya disegerakan ini tidak dikerjakan. Contohnya adalah pembangunan dan revitalisasi kantor kelurahan, bahkan ada beberapa kantor kelurahan yang dilaporkan sudah mengalami rusak berat," kata Anna, dikutip Kamis (16/2).
Baca Juga:
Anna mengungkapkan proyek strategis masih terpusat di sekitaran pusat kota saja.
Hal ini terlihat dengan kondisi di wilayah, dimana pada 2023 ini pembangunan kantor kelurahan banyak yang belum terealisasi.
Dia pun meminta Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor segera membuat susunan anggaran untuk melaksanakan pembangunan kantor kelurahan di masa APBD Perubahan 2023 mendatang.
"Menurut kami kantor kelurahan itu penting, karena kantor kelurahan adalah representasi Pemerintah Kota Bogor yang berada di wilayah. Kalau kantor kelurahan tidak bisa digunakan karena rusak, bagaimana pelayanan bisa dijalankan. Sedangkan pembangunan yang sifatnya tidak esensial seperti taman, pedestrian bisa diberikan anggaran," ujarnya.
Tak hanya itu, perjuangan Komisi I DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan anggaran sarpras kelurahan nyatanya belum juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor.
Komisi I DPRD Kota Bogor ingin pembangunan kantor serta sarana dan prasarana kelurahan menjadi salah satu prioritas pada rencana kerja (Renja) 2023.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
