Guru Besar FIKOM Unpad Sampaikan Hasil Riset Ujaran Kebencian Menjelang Pemilu 2024

“Kan banyak elit politik yang menggunakan agama, selalu menebar frasa sebagain penanda ujaran kebencian untuk memancing respon di media sosial. Apakah salah publik jika mereka merespons balik dengan cara yang lebih vulgar, untuk melampiaskan emosinya?,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan hasil penelitiannya menunjukkan pernyataan santun para elit pun berpotensi memicu munculnya ujaran kebencian.

“Jangankan statement yang kasar dari para tokoh/elit, statement yang santun pun seringkali terjadinya ujaran kebencian. Statament ini netral dalam kategori riset saya, tetapi kenapa bisa ada 17% atau bahkan sampai 20% konten-konten di dalamnya yang mengandung frasa ujaran kebencian,” jelasnya.

Dalam penelitiannya, Atwar memberi beberapa indikator terkait perbedaan ketidaksopanan dengan ujaran kebencian.

Hal ini terkait laporan Digital Civility Index (DCI) pada 2020, yang menunjukkan Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan di ruang sosmed se-Asia Tenggara.

Hasil penelitian menunjukkan tidak selamanya perilaku tidak sopan di sosmed ditunjukan oleh adanya ujaran kebencian. Terdapat perbedaan definisi ujaran kebencian dengan ketidaksopanan.

“Ketidaksopanan itu ada beberapa indikator, ada sekitar enam atau tujuh indikator. Misalkan kami menyebut gender laki-laki atau perempuan dengan sebutan tertentu, apakah berorientasi seksual atau non seksual, itu sudah tidak sopan kalau menggunakan DCI,” ujarnya.

“Tetapi, kalau di ujaran kebencian harus ada lanjutannya sejauh dia memperlakukan dan menghina. Unsur berbau seks/kekerasan secara verbal dan menyinggung komunitas perempuan barulah masuk kepada ranah ujaran kebencian,” sambung dia.