Kabupaten Sumedang Masuk 10 Besar JDIH Nasional Terbaik

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Kabupaten Sumedang kembali meraih penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Dari 1.220 anggota JDIH se-Indonesia, Kabupaten Sumedang masuk ke dalam 10 besar JDIH Terbaik dengan dua kategori. Di antaranya JDIH Awards kategori Kabupaten dan kategori Sekretariat DPRD se-Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly kepada Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022  di Grand Sahid Jaya Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (17/10).

Acara bertema "Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia" itu dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

JDIHN Award diberikan kepada perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dinilai berhasil dalam mengelola sistem JDIH dengan kinerja terbaik serta melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat dengan maksimal.

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyampaikan, JDIHN Award merupakan bentuk motivasi untuk mendorong pemberian informasi hukum secara lengkap, cepat dan akurat sebagai basis data informasi dan dokumen hukum.

Dia pun memberikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas perhatian, dukungan dan kinerja terbaik dalam pengelolaan JDIH di lingkungan masing-masing.

"Saya berharap agar prestasi yang telah dicapai ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi Anggota JDIHN lainnya untuk lebih antusias lagi dan sungguh-sungguh dalam mengelola JDIH," ujar Yasona.