Ada Mafia Mutasi-Rotasi Jabatan ASN di Purwakarta? Pengamat Buka Suara
“Dari informasi yang saya terima ada pegawai dengan latar belakang pendidikan bidang kesehatan malah ditempatkan di Dinas Pemadam Kebakaran dan kantor kecamatan, kan kacau ini,” ujarnya.
Baca Juga:
Seharusnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan bidang kesehatan seperti halnya perawat ditempatkan di layanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit.
Selain itu, dia pun mengaku bingung dengan perotasian pejabat di Bapenda Purwakarta, padahal kinerja Bapenda saat ini terbilang cukup bagus berdasarkan capaian pajak daerah yang diraih.
Berdasarkan perbandingan realisasi pajak daerah pada Januari-September 2021 dan 2022 terdapat surplus sekitar 40 miliar.
Dengan rincian, Januari-September 2022 realisasi pajak daerah dari Rp225.618.238.640 dan Januari-September 2022 Rp266.228.963.427. Dilihat data tersebut adanya surplus Rp40.610.725.149.
“Inikan prestasi, seharusnsya mereka (pejabat Bapenda) diapresiasi bukan malah dimutasi, karena nanti pejabat baru belum tentu bisa meneruskan kinerja pejabat yang lama karena butuh waktu untuk menyesuaikan diri,” ujar dia.
Ariel menegaskan rotasi dan mutasi pegawai memang merupakan kewenangan bupati.
Kendati demikian, dalam penataannya tentunya harus disesuaikan dengan latar belakang para pegawai dan tentunya mencermati sejumlah hal termasuk dengan capaian kinerja mereka.
Pengamat Pemerintahan Hikmat Ibnu Ariel berkomentar soal peralihan jabatan atau mutasi - rotasi di lingkungan Pemkab Purwakarta. Simak penjelasannya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
