Gegara Hal Ini Raperda Kota Religius Depok Ditolak Provinsi dan Kemendagri

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris angkat bicara terkait Raperda Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) yang tidak dapat dilanjutkan.

Idris mengatakan sebelumnya pihaknya sudah membahas dan berkonsultasi dengan Pemprov Jabar ihwal Raperda PKR tersebut.

"Pada 24 januari 2022 atas nama Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat kami sudah berkonsultasi," ucap Idris dalam keterangan resminya, Kamis (6/10).

Idris juga membeberkan alasan pemerintah menolak Raperda PKR. Pemerintah menolak raperda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 10 huruf F Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Kemudian pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2020, yang menyebut bahwa urusan agama merupakan urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Dengan demikian penyelenggaraan kehidupan beragama tidak dapat dinormakan dalam rancangan peraturan daerah Kota Depok, dengan arti lain raperda ini tidak dapat dilanjutkan untuk ditetapkan,” jelas Idris.

Menanggapi hasil fasilitas tersebut, Idris menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan meminta kepada biro hukum untuk melakukan audiensi dengan Provinsi Jawa Barat.

“Saya minta kepada biro saya Kabag Hukum bersama tim untuk meminta audiensi ke biro hukum provinsi untuk melakukan penjelasan terhadap Raperda KPR tersebut,” jelas Idris.