Pengamat Sebut Perilaku Tajudin Tabri Seperti Kompeni di Era Kolonial
jabar.jpnn.com, DEPOK - Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun angkat bicara terkait aksi viral Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri yang menyuruh sopir truk push up hingga berguling di jalanan.
Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS) ini mengatakan prilaku yang dilakukan oleh Tajudin Tabri tidak dapat dibenarkan.
“Wah, itu tidak dapat dibenarkan. Itu mirip perilaku kompeni terhadap rakyat jelata di era kolonial,” ucapnya saat dihubungi JPNN.com, Minggu (25/9).
Dia menyebutkan dalam pandangan politik demokrasi tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan dengan tujuan untuk memberikan hukuman.
“Melakukan tindakan kekerasan atau represif meskipun dengan maksud memberikan hukuman itu tidak dapat dibenarkan,” terangnya.
Ubedila menjelaskan dalam kasus yang dilakukan oleh Tajudin Tabri ini sanksinya ada dua jalur yang dapat dilakukan.
“Pertama, dilakukan pemanggilan oleh tim Badan Kehormatan DPRD Depok untuk melakukan semacam konfirmasi agar Badan Kehormatan DPRD Depok memberikan sanksi sesuai kesalahannya. Karena tindakan yang dilakukannya itu merupakan kesalahan besar, tentu itu mencoreng institusi DPRD Depok,” kata Ubedilah.
Kedua, bisa dilakukan pemanggilan oleh partai politiknya. Partai bisa memberikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan karena tentu apa yang dilakukan oleh Tajudin Tabri sudah mencoreng nama partainya.
Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun sebut apa yang dilakukan Tajudin Tabri mirip kompeni terhadap rakyat jelata di era kolonial.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
