Pendistribusian Pokir Dewan Tidak Transparan, Pengusaha Bogor Datangi DPRD

Namun, selama ini alur dan mekanisme realisasi dan pendistribusiannya tidak transparan dan terbuka.

"Pokir itu memang ada di dinas dan usulannya dari DPRD sesuai pokok pikirannya, maka kami meminta diberikan keterbukan terkait pelaksanaan Pokir," ucapnya.

Ketua Gapensi, Irwan M Nur menegaskan banyak kegiatan proyek Pokir yang banyak dikelola oleh anggota dewan berdasarkan usulan dari masyarakat, tetapi dalam realisasi maupun mekanismenya tidak melibatkan para pengusaha.

"Kami hanya ingin pendistribusian Pokir ini transparan dan sesuai aturannya," ujarnya.

Ketua Aspeknas Felix Marta juga mempertanyakan tentang alur, mekanisme Pokir dari awal hingga diserahkan kepada kontraktor pelaksana.

"Kami berharap tidak terjadi monopoli oleh oknum terkait paket Pokir. Berikan kami keterlibatan dalam pelaksanaan Pokir, agar pelaksanaan pekerjaan Pokir tetap berkualitas karena dikerjalan oleh pengusaha yang sebenarnya," tegasnya.

Ketua Kadin Kota Bogor Almer Faiq mengungkapkan banyaknya aspirasi dari para asosiasi terkait pekerjaan Pokir.

Para pengusaha menginginkan adanya keterbukaan dari mekanisme hingga pendistribusian pekerjaan yang diberikan oleh SKPD di Pemkot Bogor.