DPRD Bogor Ultimatum Eksekutif Ihwal Pembahasan Propemperda

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - DPRD Kabupaten Bogor menunggu usulan pihak eksekutif untuk sama-sama membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun anggaran 2022.

"Kami ingatkan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) segera disampaikan, agar tidak mengganggu agenda lain di DPRD," ungkap Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al-Muharom, Kamis (11/8).

Dia mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor agar menyerahkan Raperda paling lambat pekan pertama September.

Hal itu menurutnya sudah menjadi kesepakatan antara Kepala Bagian Hukum Pemkab Bogor dengan Ketua Bapemperda.

Aan menyebutkan DPRD telah memberi persetujuan perubahan Propemperda yang diusulkan Pemkab Bogor pada rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Propemperda yang akan dibahas hingga akhir 2022 itu ada sebanyak 11 Raperda, terdiri dari sembilan Raperda atas prakarsa Pemkab Bogor dan dua Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bogor.

Dari sembilan Raperda prakarsa Pemkab Bogor, tiga Raperda di antaranya merupakan usulan baru, yakni Raperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Bogor, Pemajuan Kebudayaan Daerah, dan Raperda Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

"Kalau sampai lewat pekan pertama September, maka kesepakatan antara bagian hukum Pemkab Bogor dengan Bapemperda DPRD Kabupaten Bogor dianggap batal dan tidak akan dibahas," kata Aan.