Ini Hasil Audiensi Nakes Honorer dengan Pemprov Jabar
Terakhir, Suhandri meminta agar pemerintah tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun 2023.
“Tentunya di poin lima ini kami sepakati bersama oleh perwakilan Bapak Gubernur yaitu terkait bahwa tidak ada PHK dan dari Pemprov itu sudah beraudiensi atau konsolidasi dengan pemerintah pusat dan ini sedang diusahakan,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat kekurangan PPPK tenaga kesehatan. Sementara, jumlah formasi PPPK tenaga pendidik atau guru membludak.
“Di sisi lain PPPK yang dari kesehatan justru kekurangan. Jadi kita (Jabar) kelebihan calon PPPK tenaga pendidik, tetapi kekurangan suplai nakes. Jadi ada jomplang di situ,” ucapnya, Selasa (2/8).
“Jadi intinya, Pemprov Jabar punya keterbatasan anggaran tetapi akan mengupayakan di tahun mendatang menaikan anggaran untuk menyerap PPPK dari formasi guru yang sudah lulus ujian,” jelasnya. (mcr27/jpnn)
Perwakilan nakes honorer diterima pihak Pemprov Jabar dalam aksi unras pengangkatan menjadi tenaga PPPK atau ASN. Ini lima poin yang dihasilkan.
Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
