Soal Surat 'Titip Siswa' DPRD Kota Bandung, Ombudsman Jabar: Penyalahgunaan Wewenang

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Dan Satriana menegaskan, kewenangan yang dimiliki anggota dewan seharusnya dipakai untuk membantu siswa-siswa tidak mampu atau yang kesulitan dalam hal pendaftaran pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Hal itu disampaikan Dan Satriana menanggapi adanya surat dari Anggota DPRD Kota Bandung berinsial E yang bertujuan 'menitipkan' siswa dalam proses PPDB ke Dinas Pendidikan Jawa Barat.

“Tugas anggota legislatif untuk meneruskan aspirasi masyarakat dalam PPDB ini bisa dilakukan, antara lain dengan membantu warga yang kesulitan dalam memenuhi persyaratan pendaftar atau menyalurkan keluhan dan pengaduan kepada penyelenggara PPDB” kata Dan Satriana kepada JPNN.com, Jumat (24/6).

Apabila, mereka menggunakan kewenangannya untuk hal yang merugikan ini berpotensi memunculkan dugaan maladministrasi atau kecurangan.

“Tetapi semua harus sepakat bahwa bantuan tersebut dalam koridor peraturan dan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

“Selain itu, perlu diperhatikan bahwa hal-hal seperti ini berpotensi memunculkan dugaan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, maupun diskriminasi yaitu pemberian layanan dengan perlakuan khusus atau tidak adil di antara sesama pengguna layanan,” tambahnya.

Sebelumnya, surat rekomendasi dari seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, viral di media sosial.

Dalam surat bernomor 2029/R-A.DPRD/VI/2022, bertuliskan perihal aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat.