Pemprov Jabar Kaji Kebijakan Pegawai dan ASN WFH Secara Permanen

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tengah mengkaji kebijakan work from anywhere atau bekerja tanpa perlu datang ke kantor secara permanen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja menuturkan, ada jabatan fungsional yang bisa dikondisikan untuk bekerja dari mana saja. Saat ini, ada sekitar 3.380 pegawai jabatan fungsional analisis kebijakan yang mulai melakukan work from home (WFH).

“Jadi bukan dari rumah, dari mana saja. Katakanlah salah satu jabatan fungsional Namanya adalah analis kebijakan. Dia menganalisis kebijakan, mereka-mereka ini bisa bekerja dari mana saja. Jumlahnya sekitar di atas 3.000 jabatan analis kebijakan,” kata Setiawan di Bandung, Senin (9/5).

Setiawan menjelaskan, nantinya para pegawai ini bisa bekerja dari mana saja tanpa harus datang ke kantor. Monitoring absensi pegawai dilakukan melalui aplikasi yang bisa diakses dari mana pun.

“ASN nanti bisa work from Bali atau kami juga kembangkan work from Pangandaran tetapi kami harus analisa jabatannya mana saja dan yang penting bisa berkontribusi ke unit organisasinya. Selain itu, kami ada aplikasi absen yang mana itu memudahkan,” jelasnya.

“Jadi misalkan Pak Heri ditugaskan ke Bali jadi Dia kan kerja dari pagi kemudian bisa langsung absen dari mana saja. Ini punya Jabar dan yang penting kami kerja sesuai hitungan waktu masuk terpenuhi dan sistem bisa diubah,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, setelah pandemi Covid-19 dan masyarakat menjalani adaptasi kebiasaan baru, maka pegawai dan ASN Jabar juga akan dibuat untuk WFH 100 persen secara permanen.

“Sebagain ini kami izinkan WFH itu juga masa depan dan juga sedang dikaji mana saja yang bisa permanen WFH dan mana yang harus tatap muka,” ucapnya.