Gubernur Demul Buka Opsi Revisi Kerjasama dengan TNI AD

"Saya ketika jadi Bupati ada karya bakti kerja sama TNI. Ada TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa), ada TNI Manunggal Satata Sariksa. Jadi bukan persoalan baru," ujarnya.

"Ketika kemarin terjadi banjir di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Bogor, kan TNI tidak harus menunggu PP untuk melakukan operasi kemanusiaan. Pertanyaannya, nanti kalau Indonesia dalam keadaan darurat, kemudian TNI tidak mau turun karena PP-nya belum keluar," lanjutnya.

Apabila, perjanjian itu tidak menyalahi maupun bertentangan dengan undang-undang, Dedi Mulyadi akan melanjutkan kerja sama itu.

"Nunggu saja, kan pembangunannya tidak terpengaruh oleh itu. Untuk kepentingan rakyat ya enggak usah ragu. Selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan itu efisien bagi pengelolaan keuangan daerah dan bermanfaaat bagi masyarakat, ya maju terus," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, perjanjian kerja sama itu meliputi, penyelenggaraan jalan jembatan dan irigasi, kegiatan pengelolaan SDA dan drainase, giat ketahanan pangan, serta pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup.

Kemudian, pencegahan kejahatan lingkungan, pelatihan karakter bela negara, perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penataan kawasan permukiman kumuh, serta elektrifikasi atau pemasangan tenaga listrik dan penanganan status keadaan darurat bencana. (mcr27/jpnn)