Komentar Modantara Soal Wacana BHR Status Pekerja Tetap Mitra Platform Digital

Sejalan dengan pandangan itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menuturkan, kebijakan yang berkaitan dengan industri platform digital seharusnya tidak dilihat sebagai regulasi terhadap bisnis tersendiri.

Melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang mendukung sektor lain, termasuk UMKM, pedagang pasar, warung kelontong, serta industri skala rumah tangga.

"Setiap kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan utama para pemangku kepentingan—perusahaan aplikator, mitra, konsumen, dan bisnis lain yang bergantung pada layanan platform digital. Jika tidak, regulasi ini berpotensi menghambat pertumbuhan digitalisasi nasional," ujarnya.

Begitu juga dengan wacana, untuk menjadikan pekerja ekonomi informal (gig worker) menjadi karyawan tetap.

Tentunya, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berimbang dalam penyusunan kebijakan terkait pekerja platform digital, serta perlu dilakukan perbandingan dengan pengalaman negara lain beserta dampaknya dalam membuat regulasi terkait pekerja ekonomi informal karena pasti berdampak pada fleksibilitas mitra sendiri.

Sebagai contoh, ketika regulasi mengharuskan mengubah mitra platform menjadi karyawan tetap di berbagai negara, seperti Jenewa, Swiss, jumlah mitra turun 67 persen, ribuan pekerjaan hilang, dan banyak yang tetap menganggur.

“Biaya layanan naik, permintaan turun, dan pendapatan restoran serta pajak berkurang,” terangnya.

Kemudian, Spanyol, Glovo hanya bisa mempertahankan 17 persen mitranya, Uber memberhentikan 4.000 Mitra, dan Deliveroo keluar dari pasar, membuat ribuan orang kehilangan pekerjaan.