IAW: Revisi UU BUMN Bisa Melemahkan BPK dan Permudah Privatisasi Aset Negara

"Keputusan investasi bisa lebih menguntungkan investor dibandingkan negara, karena BPI Danantara bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada publik atau parlemen. Hal ini menimbulkan risiko keputusan yang tidak diawasi secara demokratis," tegasnya.

Menurutnya, revisi ini juga berpotensi mengurangi status uang negara dalam UU BUMN, yang bisa menimbulkan kerugian besar.

Sebab, dalam UU Keuangan Negara disebutkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap dianggap sebagai keuangan negara. Namun, revisi UU BUMN justru menempatkan modal BUMN sebagai aset korporasi.

Berdasarkan analisis IAW, revisi UU BUMN memiliki beberapa konsekuensi serius, di antaranya pelemahan pengawasan negara akibat terbatasnya peran BPK dalam mengaudit keuangan BUMN.

Kemudian, BPI Danantara menjadi entitas sulit diawasi karena kendali aset besar tanpa pengawasan langsung dari negara, potensi konflik hukum antara UU BUMN dan UU Keuangan Negara yang dapat mengganggu kinerja instrumen negara.

Risiko meningkatnya kerugian negara jika mekanisme pengelolaan investasi BPI Danantara tidak transparan, pemerintah dan DPR seharusnya melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif sebelum mengesahkan revisi UU BUMN ini. 

"Tidak ada jaminan bahwa pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan dari pengawasan BPK akan menjadikan BPI Danantara lebih profesional," tegas Iskandar. (mcr27/jpnn)