IAW: Revisi UU BUMN Bisa Melemahkan BPK dan Permudah Privatisasi Aset Negara

"Privatisasi juga bisa membuat keuntungan BUMN tidak lagi masuk sebagai pendapatan negara karena definisi keuangan negara dalam UU BUMN bertabrakan dengan UU lainnya. Ini berpotensi hanya menguntungkan segelintir pemilik saham atau entitas di BPI Danantara," ujarnya.

Selain itu, pemisahan peran regulator dan operator dalam pengelolaan BUMN juga dikhawatirkan memperburuk tata kelola. 

Dengan Kementerian BUMN hanya berfungsi sebagai regulator, sementara operasional BUMN dikendalikan oleh BPI Danantara, maka akuntabilitas berisiko menjadi lemah.

Revisi UU BUMN juga memberikan perlindungan hukum yang lebih besar kepada direksi dan komisaris BUMN melalui mekanisme business judgment rule.

Dengan aturan ini, direksi dan komisaris tidak dapat dituntut secara hukum selama keputusan bisnis diambil dengan itikad baik.

"Hal ini bisa digunakan untuk menghindari tanggung jawab atas kebijakan bisnis yang merugikan negara. Perlindungan seperti ini terlalu berlebihan dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Seharusnya ada keseimbangan antara perlindungan dan akuntabilitas," jelasnya. 

Lebih jauh, Iskandar menyoroti bahwa revisi UU BUMN juga berpotensi melemahkan kontrol pemerintah terhadap aset negara.

Dengan dialihkannya pengelolaan aset ke sistem berbasis investasi, negara dapat kehilangan kendali langsung atas aset strategisnya.