339 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Kabupaten Bekasi dalam Kurun Waktu 3 Tahun ke Belakang

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melibatkan unsur lintas sektor untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai strategi penanganan utama menyusul tinggi angka kasus tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

"Penanganan paling efektif adalah melibatkan seluruh unsur terkait mulai dari kejaksaan, TNI/Polri, lembaga perlindungan anak dan perempuan, hingga perangkat wilayah untuk bersama-sama pemerintah daerah mencegah tindak kekerasan anak dan perempuan," kata Penjabat Bupati, Dedy Supriyadi.
 
Dia menyebutkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bekasi terbilang tinggi bahkan masuk kategori kondisi darurat sehingga diperlukan program nyata untuk mencegah tindak kekerasan dimaksud.

"Intinya Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Forkopimda mendukung adanya kolaborasi dalam penanganan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak," katanya.

Pihaknya dalam waktu dekat merealisasikan program konkret dengan menyasar pelajar dan perempuan melalui kolaborasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Badan Kesbangpol.

Program edukasi untuk menekan angka kekerasan secara kontinyu ini dinamakan Sekolah Kolaborasi Pembinaan Orientasi Mental dan Pola Karakter Kebangsaan (Sekolah Kompol) dengan rencana peluncuran program pada Bulan Oktober 2024.

"Kami tidak ingin terjadi lagi ada nyawa hilang. Ini benar-benar komitmen kami terutama untuk diminimalisir sampai dengan kalau bisa zero angka kekerasan," katanya.

Dedy juga menegaskan akan mengevaluasi Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada setiap satuan pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

"Meski sudah semua sekolah membentuk, tetapi kami akan memonitor keaktifan dan kerja-kerja yang dilakukan tim tersebut," katanya.