339 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Kabupaten Bekasi dalam Kurun Waktu 3 Tahun ke Belakang

Pelaksana tugas Kepala DP3A Kabupaten Bekasi Iis Sandra Yanti menjelaskan berdasarkan data tahun 2019-2022, kasus tertinggi kekerasan terhadap anak dan perempuan terjadi pada tahun 2020 sejumlah 70 kasus namun angka itu melonjak hingga 269 kasus pada tahun 2023.

"Kabupaten Bekasi menduduki peringkat kedua di Jawa Barat dalam angka kasus kekerasan pada perempuan dan anak, dari 27 kabupaten dan kota," katanya.

Pihaknya telah melakukan upaya pelayanan untuk menekan angka kasus kekerasan ini melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta layanan perempuan dan anak yang ada di setiap kecamatan hingga desa.

"Dari 269 kasus tahun 2023, kasus kekerasan fisik ada 34 kasus. Kekerasan seksual 42 kasus, KBGO 17 kasus, KDRT 51 kasus, 18 kasus perundungan, persetubuhan 32 kasus, dan lain-lain 72 kasus termasuk tawuran," katanya.

Pihaknya juga menjalin kolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Kemenag, bapas, LPSK, KPAD, Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Himpunan Wanita Disabilitas, serta balai perempuan dan perangkat daerah Kabupaten Bekasi.

"Pemkab Bekasi sudah membentuk UPTD dan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang tugasnya melakukan pembentukan jejaring untuk mempercepat proses penanganan kasus. Kemudian kami sudah membentuk PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dengan target semua desa, tetapi saat ini baru ada di tujuh desa," katanya.

Dalam kesempatan rapat koordinasi lintas sektor ini, pihaknya mengulas secara fokus mengenai program Sekolah Kompol di bawah komando Badan Kesbangpol Kabupaten Bekasi.

"Yang akan kami upayakan selanjutnya yaitu program anak membutuhkan perlindungan khusus, kasus tawuran, perundungan, kemudian Sekolah Kompol dan optimalisasi TPPK di sekolah, agar kita tahu sejauh mana bisa menyelesaikan dan bekerja, jangan sampai di sekolah terjadi bullying atau tawuran kembali," kata dia. (antara/jpnn)