2 Opsi Ini Jadi Skema Pembiayaan Biskita Transpakuan Kota Bogor Pascasubsidi dari Pemerintah Pusat Usai

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih mengkaji dua opsi pembiayaan transportasi massal Biskita Transpakuan, seiring berakhirnya subsidi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhir tahun ini.

“Kami masih mengkaji, ada dua tipe. Pertama, meminta kepada DPRD untuk subsidi, atau kedua, seperti pola yang dilakukan Provinsi Jawa Barat,” kata Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah.

Syarifah menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki anggaran untuk penyelenggaraan transportasi publik setelah subsidi dari Pemerintah Pusat berakhir. Sehingga, dari situ pendapatan bisa masuk ke kas daerah.

Ia pun telah mempelajari pengalihan pengelolaan Biskita dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat, yang sudah terlebih dahulu mengambil alih pengelolaan program Buy the Service (BTS) dari Pemerintah Pusat.

“Kalau Provinsi Jawa Barat itu dia pokoknya biaya untuk penyelenggaraan transportasi. Kalau ada pendapatan bisa masuk ke kas pendapatan daerah lain-lain,” katanya.

Saat ini, disampaikan Syarifah, Pemkot Bogor tengah mengusahakan ke BPTJ Kemenhub agar ambil alih pengelolaan Biskita Transpakuan dilakukan secara bertahap.

Salah satunya dengan memperjuangkan agar koridor yang dikelola Pemkot Bogor hanya dua dari empat koridor.

Syarifah menegaskan upaya-upaya ini dilakukan Pemkot Bogor agar pelayanan transportasi publik untuk masyarakat bisa tetap berjalan meski tanpa subsidi. Saat ini, tarif Biskita Transpakuan sebesar Rp4 ribu.