Subsidi Bus BTS Usai, BPTJ Minta Pemkot Bogor Kelola Biskita Secara Mandiri

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diminta mengambil alih pengelolaan Biskita Transpakuan secara mandiri, karena subsidi program Buy The Service (BTS) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan berakhir pada 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub meminta Pemkot mengambil alih pengelolaan transportasi massal ini pada akhir 2024.

“BPTJ minta (pengalihan pengelolaan) langsung, karena di BPTJ penganggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dari Kementerian Keuangan untuk Kota Bogor ini sudah dianggap selasai. Nanti ia kembangkan lagi di daerah lain,” jelasnya.

Syarifah mengatakan hal ini akan didiskusikan dengan DPRD Kota Bogor dalam pembahasan anggaran di Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025, agar mendapat dukungan juga.

Menurut Syarifah, dengan adanya perubahan kebijakan ini jangan sampai masyarakat terutama pengguna Biskita Transpakuan, merasakan ada perbedaan dari transportasi massal ini.

“Karena masyarakat sekarang sudah nyaman dengan menggunakan Biskita, jadi jangan sampai adanya perubahan kebijakan transportasi ini malah justru menurun,” ucapnya.

Ia menyebut pengalihan pengelolaan ini menurutnya tidak mudah. Banyak aspek yang harus disiapkan mulai dari sistem pendanaan, pengelolaan meliputi operator, penyedia layanan, hingga pemilik bus.

Pemkot Bogor mempelajari pengalihan ini dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat, yang sudah terlebih dahulu mengambil alih pengelolaan program BTS dari Pemerintah Pusat.