Demo di KPK, Solidaritas Masyarakat Cimahi Minta Dikdik Suratno Nugrahawan 'Digarap'

Sebab, nama Dikdik sendiri sempat muncul dalam persidangan kasus gratifikasi dan suap terhadap penyidik KPK Robin Pattuju.

"Kami menyoroti bahwa beberapa yang menjadi saksi di pengadilan menyebutkan namanya yaitu yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Cimahi. Maka dari itu, kami ingin KPK ini mengungkapkan terlebih dahulu apakah benar Sekda tersebut berperan di dalam lingkaran (korupsi) tersebut," tuturnya.

Apalagi, Dikdik sendiri saat ini digadang-gadang akan maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Cimahi 2024. Pihaknya pun tidak ingin, Kota Cimahi kembali dipimpin oleh sosok yang berada di lingkaran korupsi.

"Agar ketika dia misalkan jadi memimpin kota kami itu tidak ada lagi kasus-kasus korupsi atau dia tidak terjerat kasus korupsi. Itu yang ingin kami bawa," tegasnya.

Ahmad memastikan, aksi unjuk rasa ini akan terus berlanjut hingga KPK benar-benar menyelesaikan tugasnya dalam menuntaskan kasus korupsi di Kota Cimahi.

"Kami akan memberikan terus dorongan kepada KPK hari ini. Kami mungkin hari ini turun dengan jumlah yang sedikit, tapi nanti ketika KPK tidak mengindahkan sama sekali, tidak melirik sama sekali apa yang kami lakukan ini. Maka mungkin kedepannya kami akan melakukan aksi-aksi lanjutan dengan jumlah dan kapasitas yang lebih besar," kata Ahmad.

Dalam aksi ini, Solidaritas Masyarakat Cimahi juga mengeluarkan tiga tuntutan kepada KPK terkait kasus korupsi di lingkungan Pemkot Cimahi. Berikut tuntutannya:

1. Meminta selesaikan kasus korupsi Wali Kota Cimahi sampai ke akar-akarnya. Termasuk yang melibatkan Sekda Kota Cimahi karena saat persidangan para saksi menyebutkan nama orang tersebut (Sekda Cimahi) adalah orang yang mengatur kepala dinas, para pimpinan-pimpinan di Kota Cimahi untuk memberikan iuran, untuk memberikan bantuan uang kepada Wali Kota Cimahi untuk menyuap penyidik KPK.