DPRD Jabar Minta Pemerintah Buat Pakta Integritas Soal Pemberantasan Judi Online

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) Abdul Hadi Wijaya turut angkat bicara soal kasus judi online atau judol.

Hadi pun meminta pemerintah provinsi bersama Forkopimda membuat pakta integritas untuk memberantas judi online. 

"Seperti PPDB mulai dari Forkopimda efeknya cukup baik orang jadi enggak berani, sudah berani menolak. Nah, ini perlu dicontoh memerangi judi online bahkan pinjaman online," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya, Selasa (18/6). 

Hadi menuturkan, awal mula masyarakat terjebak praktik judi online ini mayoritas hanya coba-coba. Namun, akhirnya menjadi candu. 

"Ini sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan, satu sisi saya mohon supaya gubernur sebagai pimpinan, serta bupati dan wali kota, Forkopimda menegaskan ke pada jajaran masing-masing untuk menghentikan semua aktivitas judi online dan pinjol," jelasnya. 

Menurutnya, selain pemerintah provinsi, aparat penegak hukum juga harus bisa tegas dalam melakukan penindakan. 

Jangan sampai judi online hanya diberantas dari situsnya saja namun pelaku tidak diberikan hukuman tegas. 

"Kepolisian juga mohon ada penugasan memerangi dari akar kemarin Kominfo blokir, tapi kalau gak ada sanksi hukum itu seperti diabaikan. Jadi perlu diimbangi langkah tegas dari pihak kepolisian lakukan penindakan," tuturnya. (mcr27/jpnn)