Pemkab Indramayu Kembali Meraih WTP dari BPK RI

jabar.jpnn.com, INDRAMAYU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2023.

Penyerahan opini WTP diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat Sudraminto Eko Putra kepada Bupati Indramayu Nina Agustina dan Wakil Ketua DPRD Indramayu Turah di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Rabu (22/5).

Sudraminto menjelaskan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti pada Kabupaten Indramayu adalah potensi kegagalan investasi atas penyertaan modal pada BPR Karya Remaja dan BPR Indramayu Jabar.

"Terhadap beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, pemerintah daerah harus menindaklanjutinya paling lambat selama 60 hari," kata Sudraminto dalam keterangannya, Kamis (23/5).

Pada kesempatan itu, BPK juga merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pembinaan BUMD.

Pengawasan itu khususnya pada penyelesaian likuidasi BPR Karya Remaja dan strategi penyelamatan kelangsungan udahan BPR Indramayu Jabar.

Sementara itu, Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan, pencapaian opini WTP ini merupakan usaha semua pihak yang tergabung dalam super tim di Pemkab Indramayu dalam melaksanakan laporan keuangan.