Respons Pemprov Jabar Soal Rekomendasi KPK Soal Sertifikasi Aset

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk segera menertibkan aset-aset milik negara, khususnya dalam hal sertifikasi aset.

Pasalnya, masih banyak aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum tersertifikasi hingga saat ini.

Kepala Satgas II Wilayah 1 Koordinator dan Supervisi KPK, Arief Nurcahyo mengatakan sertifikasi aset merupakan hal penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal itu, dilakukan guna meminimalisir adanya penyalahgunaan aset negara oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

Persoalan aset ini, lanjut Arief, menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR utama yang harus segera dirampungkan Pemprov Jabar.

Berdasarkan data yang dimiliki KPK, dari ribuan aset milik Pemprov Jabar dan BUMD, baru 41 persen yang telah bersertifikat.

"Di Jawa Barat kami melihat masih banyak aset bermasalah dan ini masih ada tumpang tindih dengan pihak ketiga, diklaim (pihak lain) dan sebagainya," ucap Arief saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (27/3). (mar5/jpnn)