Respons Pemprov Jabar Soal Rekomendasi KPK Soal Sertifikasi Aset

Kamis, 28 Maret 2024 – 12:00 WIB
Respons Pemprov Jabar Soal Rekomendasi KPK Soal Sertifikasi Aset - JPNN.com Jabar
Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani. Foto: Source for JPNN

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk segera menertibkan aset-aset milik negara, khususnya dalam hal sertifikasi aset.

Pasalnya, masih banyak aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum tersertifikasi hingga saat ini.

Kepala Satgas II Wilayah 1 Koordinator dan Supervisi KPK, Arief Nurcahyo mengatakan sertifikasi aset merupakan hal penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal itu, dilakukan guna meminimalisir adanya penyalahgunaan aset negara oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

Persoalan aset ini, lanjut Arief, menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR utama yang harus segera dirampungkan Pemprov Jabar.

Berdasarkan data yang dimiliki KPK, dari ribuan aset milik Pemprov Jabar dan BUMD, baru 41 persen yang telah bersertifikat.

"Di Jawa Barat kami melihat masih banyak aset bermasalah dan ini masih ada tumpang tindih dengan pihak ketiga, diklaim (pihak lain) dan sebagainya," ucap Arief saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (27/3). (mar5/jpnn)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat merespons rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penertiban sertifikasi aset negara.

Redaktur & Reporter : Ridwan Abdul Malik

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News