Ribuan Aset Pemprov Jabar Belum Tersertifikat, KPK Berikan Lampu Kuning

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk segera menertibkan aset-aset milik negara, khususnya dalam hal sertifikasi aset.

Pasalnya, masih banyak aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang belum tersertifikasi hingga saat ini.

Kepala Satgas II Wilayah 1 Koordinator dan Supervisi KPK, Arief Nurcahyo mengatakan sertifikasi aset merupakan hal penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal itu, dilakukan guna meminimalisir adanya penyalahgunaan aset negara oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

Persoalan aset ini, lanjut Arief, menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR utama yang harus segera dirampungkan Pemprov Jabar.

Berdasarkan data yang dimiliki KPK, dari ribuan aset milik Pemprov Jabar dan BUMD, baru 41 persen yang telah bersertifikat.

"Di Jawa Barat kami melihat masih banyak aset bermasalah dan ini masih ada tumpang tindih dengan pihak ketiga, diklaim (pihak lain) dan sebagainya," ucap Arief saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (27/3).

Lebih lanjut, kata Arief, pihaknya pun akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal penyelesaian aset milik Pemprov Jabar yang belum tersertifikat.

"Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga dapat diperjelas apakah aset bermasalah ini secara hukum masih menjadi aset pemerintah atau memang harus dilepaskan," kata Arief.