Komentar Pengamat Kebijakan Publik Soal Penganugerahan Jenderal TNI Kehormatan Untuk Prabowo

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pengamat kebijakan publik, Fajar Arif Budiman turut berkomentar terkait Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang menerima penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden Joko Widodo.

Penganugerahan tersebut berdasarkan Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

Tak sedikit, publik yang mempertanyakan kelayakan dan kepatutan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa tersebut.

Pasalnya, penganugerahan tersebut dianggap sangat kental dengan nuansa politik.

Pengamat kebijakan publik, Fajar Arif Budiman mengatakan bahwa proses penganugerahan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Penganugerahan tersebut merupakan usulan Panglima TNI yang telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, serta sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2009,” ucapnya.

Dirinya menyebut, penganugerahan tersebut bukan hal yang baru di Indonesia.

“Ini bukan hal baru, sebelumnya Pak Sarwo Edhie Wibowo, Pak Agum Gumelar, Pak Hari Sabarno, Pak Hendropriyono, hingga Pak SBY telah menerima kehormatan serupa,” tuturnya.