Pemerhati Lingkungan Ungkap Bobroknya Pengelolaan TPK Sarimukti

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Kompos (TPK) Sarimukti menuai kritik tajam dari komunitas pecinta lingkungan. Pasalnya, selain mencemarkan Daerah Anak Sungai (DAS) Citarum, tempat pembuangan sampah tersebut dinilai menyalahi aturan.

Anggota tim masyarakat peduli TPK Sarimukti, Wahyu Darmawan mengatakan, pemerintah harus segera melakukan evaluasi secara penuh terhadap TPK Sarimukti.

"Kami menyarankan melakukan audit investigasi secara menyeluruh baik untuk program Citarum harum, baik juga untuk penanganan TPA atau sebenarnya sih TPK ya bukan TPA karena izinnya adalah TPK jadi tempat pengelolaan kompos," ujar Wahyu dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (22/2)

Wahyu menuturkan, terdapat sejumlah fakta dan data persoalan mendasar yang terjadi di TPK Sarimutki. Misalnya, lokasi yang sejatinya izinnya tempat mengelola sampah menjadi kompos malah menjadi pembuangan akhir.

"Setelah kami cek lebih dari 4 tahun terakhir tidak pernah (aktivitas pengolahan kompos). Padahal izinya adalah untuk menangani sampah organik justru yang anorganik dibiarkan masuk. Ini Ilegal, justru untuk kirim sampah anorganik. Padahal izin legalnya adalah untuk organiknya," tegas Wahyu.

Hal ini pun sempat diperparah dengan tumpukan sampah yang over capacity atau melebihi kapasitas di TPK Sarimukti. Akibatnya, TPK Sarimukti mengeluarkan limbah air lindi yang tidak terkontrol dan mencemari DAS Citarum.

"Dari 2019 kami sudah mencatat sudah lebih dari satu juta kubik ya limbah B3 masuk ke Cirata (bagian DAS Citarum). Jadi dari situ nanti ngalirnya ke Cilimus masuk ke Cimeta masuk ke Cirata," katanya.

Oleh karena itu, Wahyu menambahkan, perlu adanya perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terkait hal ini.