Melalui GMP, Pemprov Jabar Berhasil Tekan Harga Beras
Kepala DKPP Jabar Moh.Arifin Soedjayana mengatakan, GPM dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan pangan akibat dampak dari El Nino dan juga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.
Baca Juga:
"GPM juga bisa turut menekan kenaikan harga beras sekaligus membantu daya beli warga. GPM rencananya akan digenjot hingga akhir Desember 2023," katanya.
“[Anggaran] Gelar Pangan Murah yang sudah itu sekitar Rp1,2 miliar, kemudian kita usulkan di APBD Perubahan Rp1,8 miliar, ini untuk antisipasi El Nino,” tambahnya.
Dari APBN, APBD 2023 hingga Bank Indonesia program GPM disiapkan sebanyak 87 kali, sejauh ini DKPP Jabar sudah menggelar sebanyak 62 kali di sejumlah titik. “GPM itu selalu ada setiap bulan, tapi untuk antisipasi kita akan lakukan lagi,” ujarnya.
Menurutnya pada Tahun 2023, sudah dilaksanakan sebanyak 87 kali GPM dikhususkan pada wilayah dengan Indeks Harga Konsumen tinggi dan daya beli rendah.
Selain GPM, DKPP Jabar juga memiliki program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Arifin menuturkan stok CPPD pada per Bulan Agustus 2023 sebesar 1.399,138 Ton serta rencana pembelian tambahan CPPD tahun 2023 sebanyak 762 Ton. “Kami mengajukan Rp105 juta di APBD Perubahan,” ujarnya.
Plh.Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmadja dalam paparan rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Barat menuturkan dalam rencana pengendalian inflasi September-Desember 2023 GPM Provinsi akan digelar sebanyak 32 Kali dan Kabupaten/Kota 101 Kali.
Pihaknya juga akan terus melakukan emantauan harga di pasar pembentuk harga dan distributor pangan di 27 Kabupaten/Kota.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengeklaim harga beras saat ini mulai relatif stabil mencapai Rp 11.483 per kilogram.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
