HTA Desak Wali Kota Depok Batalkan Kenaikan Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mendesak wali kota untuk membatalkan kenaikan tarif pelayanan kesehatan di puskesmas.

Pria yang akrab disapa HTA ini menilai hal itu karena Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok belum maksimal.

"Memang targetnya semua ter-cover jaminan kesehatan, tetapi apakah warga yang berobat ke puskesmas sudah memiliki itu? Faktanya warga yang berobat ke puskesmas masih bayar secara pribadi," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (9/8).

Sehingga menurutnya tidak ada masalah jika pelayanan kesehatan warga di puskesmas dibiayai oleh APBD.

"Memang sudah seharusnya pemerintah hadir untuk memberikan bantuan buat warganya. Apalagi yang berobat ke puskesmas ini kan kebanyakan adalah warga yang kurang mampu," tuturnya.

Pihaknya meminta agar Pemkot berpikir bagaimana cara meningkatkan pelayanan kesehatan bukan malah meningkatkan tarif untuk berobat.

"Segara cabut dan batalkan Perwal itu, berhenti memeras dan membebani masyarakat terutama warga kurang mampu. Intinya adalah tidak boleh menaikkan tarif pelayanan kesehatan di puskesmas apapun alasannya, APBD harus bisa mengintervensi kebutuhan itu," ujarnya.

Sekadar diketahui, sebelumnya tarif berobat dan pelayanan kesehatan di puskesmas Rp 2 ribu kemudian disesuaikan menjadi Rp 10 ribu.