Silpa Kota Bogor 2022 Capai Rp 161 Miliar

Selasa, 13 Juni 2023 – 18:45 WIB

Rapat Paripurna DPRD bersama Pemkot Bogor, yang membahas tentang laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (PP-APBD) tahun anggaran 2022. Foto: Dok Humpropub DPRD Kota Bogor.

Kondisi ini mengalami penurunan sebesar Rp204 miliar atau 55,79 persen bila dibandingkan dengan SILPA (sesuai hasil audit) tahun sebelumnya sebesar Rp365 miliar.

Baca Juga:

Diiming-imingi Kerja dengan Gaji Besar, Enam Remaja di Bogor Jadi Korban TPPO

“Adapun SILPA tersebut terdiri atas sisa dana yang peruntukannya sudah ditentukan oleh ketentuan aturan seperti Sisa Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) APBN, Sisa Dana Transfer, SiLPA BLUD, dan efisiensi belanja daerah,” kata Bima.

Laporan PP-APBD 2022 ini pun mendapatkan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor.

Sebagai juru bicara fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor, Jatirin menyampaikan PP-APBD 2022 ini harus mencerminkan transparansi dan akuntabilitas serta didasarkan pada bahan-bahan material yang secara substansi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Lebih lanjut kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentunya perlu berkesinambungan secara optimal dalam hubungan kemitraan yang saling asah dan saling isi dengan menjungjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran masing-masing antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Dalam penyampaiannya, Jatirin mengungkapkan terdapat delapan catatan pandangan umum fraksi terhadap PP-APBD 2022 ini, diantaranya adalah bentuk apresiasi DPRD Kota Bogor terhadap realisasi anggaran.

Namun DPRD Kota Bogor menilai Pemerintah Kota Bogor agar dapat lebih optimal dalam usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, baik dari sisi pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, pengelolaan BUMD, serta usaha-usaha lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor.

“Terkait Belanja Daerah, kami berpandangan sebaiknya Pemerintah Kota Bogor tetap berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah sehingga optimalisasi penerapan anggaran dapat terwujud, yang pada muaranya akan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan. Selain itu, kami memberikan catatan agar Belanja Daerah tidak terlalu di dominasi oleh Belanja Pegawai sehingga alokasi anggaran belum optimal untuk program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat Kota Bogor,” ujar Jatirin.