HTA Beberkan Data Kebobrokan Kota Depok

“Titik banjir semakin bertambah tanpa adanya penanganan. Contohnya wilayah Mampang, Jalan Margonda, bahkan Kompleks GDC dekat dengan pemerintahan vertikal Kota Depok. Kota Depok juga masuk 10 besar kategori kota tidak layak huni versi Ikatan Ahli Perencana,” bebernya.

Tak hanya itu, HTA juga sempat menyinggung rencana Pemkot Depok yang akan membangun public space.

“Alun-Alun Kota Depok yang sudah ada justru tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat, karena dibatasi jam operasional, padahal pembangunannya menghabiskan APBD yang sangat besar. Sebaiknya anggaran pembangunan Public Space diberikan sebagai bantuan ke masyarakat miskin,” ujarnya.

HTA juga menyoroti sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Depok, seperti Pasar Sawangan, Pasar Kemiri Muka yang menjadi aset Pemkot Depok tetapi kini hilang begitu saja. Pasar Cisalak yang menghabiskan dana APBD Kota Depok tetapi tidak dipergunakan sesuai dengan fungsinya.

“Kami juga ingin mengatakan bahwa RSUD Sawangan setelah hampir 20 tahun masih tipe C, artinya pelayanannya tidak akan maksimal, dan RSUD ASA juga masih tipe C. Dari kedua RSUD ini, penanganan lanjutannya masih tergantung dengan RS lain,” ujarnya.

Untuk pembangunan noninfrastruktur, HTA mengatakan bahwa Pemkot Depok mengklaim Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat.

“Karakter kota seperti Kota Depok, tidak bisa menjadikan IPM sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan Pemerintah, karena pertumbuhannya sebagian besar berasal dari migrasi, dan sebagian besar warga Kota Depok bekerja di luar Kota Depok, terutama di DKI Jakarta," jelasnya.

Berdasarkan dua faktor tersebut, maka tingkat pendidikan warga Kota Depok dan besarnya penghasilan juga ditentukan oleh karater warga yang berasal dari kota lain.