Rapat Paripurna Ricuh, HTA: Jangan Jadikan KDS Sebagai Alat Politik

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD TM Yusuf Syahputra, pada Kamis (28/4) berlangsung ricuh.

Hal tersebut terjadi lantaran, saat semua fraksi meminta membahas Kartu Depok Sejahtera (KDS) dalam Rapat Paripurna tetapi tidak diindahkan oleh Ketua DPRD Kota Depok.

Dalam rapat itu , Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo juga turut emosi atas peristiwa tersebut.

“Mik juga disabotase, sengaja dimatiin. Bagaimana saya tidak emosi,” tegas pria yang akrab di sapa HTA.

Dia menyebut yang menjadi permasalahannya ialah seluruh fraksi yang ada terkecuali PKS ingin meluruskan bagaimana mekasmisme penyerahan KDS tersebut.

“Jangan sampai karena mereka kepala daerah program KDS ini justru menjadi alat politisasi PKS," jelasnya.

Dalam praktiknya di lapangan, koordinator KDS, kader, serta penerimanya merupakan orang-orang golongan mereka.

“Coba dicek dilapangan, kami fraksi yang tadi bereaksi semua mendukung program tersebut, tetapi kami ingin bahwa sistem ataupun mekanisme penyerahannya ini betul-betul transparan, kami tidak ingin KDS ini tidak tepat sasaran,” ungkapnya.