Komentar Praktisi Hukum Soal Usul Pemakzulan Gibran bin Jokowi oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Praktisi hukum, Pangeran Negara angkat suara soal usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta MPR RI mengganti Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

Pengeran menilai seharusnya permasalahan ini ditanggapi santai. Sebab, kata dia, pendapat para purnawirawan TNI menjadi kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. 

Menurut Pangeran, dalam perspektif demokrasi, tentu segala bentuk diskursus yang datang dari civil society dapat dianggap sebagai sesuatu yang sah, kendati logika, basis argumentasi dan landasan filosofi yang dinarasikan harus diuji melalui kebenaran objektif.

Sebagai sebuah hasil konsensus bersama, demokrasi memang memberi ruang kebebasan.

Namun pada bagian tertentu, demokrasi harus dijalankan secara konstitusional guna menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah iklim demokrasi itu sendiri.

Berkaca pada konteks hari ini, Presiden Prabowo Subianto yang telah hatam memahami seluk beluk persoalan di republik ini, secara cepat mengambil langkah untuk memperjuangkan sebuah sistem demokrasi yang dibangun di atas kedaulatan hukum serta keberpihakan hukum pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

"Secara sadar, Prabowo memahami bila demokrasi tidak boleh menjadi alat melanggar hukum atau medium pembantu dan atau kolam kebebasan yang mengakomodir kepentingan para pelanggar hukum," jelasnya, Pangeran pada Senin (28/4).

Kini, adigium keadilan harus ditegakkan walau langit akan runtuh (Fiat justitia ruat caelum) menjadi manifestasi dari spirit pemerintahan Prabowo-Gibran yang mendapatkan amanah dari mayoritas rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk mewujudkan supremasi hukum serta demokrasi substansial secara berkesinambungan.