Ace Hasan Jadi Saksi Prabowo-Gibran, Paparkan Mekanisme Pencairan Bansos

"Pada 2024, program perlindungan dan jaminan sosial menghabiskan anggaran Rp30.510.393.371.000. Dari Rp30,5 triliun tersebut, anggaran untuk PKH sebesar Rp28,7 triliun bagi 10 juta KPM," ucap dia. 

Kemensos juga melaksanakan program Pemberdayaan Sosial yang meliputi program sembako/BPNT, pemberdayaan komunitas adat, TKSK, BLT El-Nino, Pemeliharaan/Rehabilitasi TPMNU/MPN/TMPN, dan pemberian tunjangan kehormatan pada Keluarga Pahlawan Nasional, janda duda perintis kemerdekaan.

Pada 2023, program itu menelan anggaran Rp53.276.372.301.000. Dari total anggaran tersebut, untuk program sembako/BPNT sebesar Rp45,1 triliun bagi 18,8 juta KPM, dan BLT El-Nino Rp7,5 triliun.

Kemudian pada 2024, Pemberdayaan Sosial menghabiskan Rp45.479.827.391.000. Dari total anggaran tersebut, untuk program sembako/BPNT sebesar Rp. 45,1 triliun bagi 18,8 juta KPM.

Seusai pemaparan, Kang Ace dicecar pertanyaan dari kuasa hukum pemohon, seperti Refli Harun dan Todung Mulya Lubis.

Refli Harun mencecar Kang Ace soal electoral insentive. Sedangkan Todung Mulya Lubis menanyakan tentang tujuan pemberi bansos sebagai pemberdayaan atau hanya bantuan.

Ace mengatakan, harus diakui bahwa anggota DPR memanfaatkan bansos untuk elektoral insentif. Sementara itu menjawab pertanyaan Todung, menurutnya, tidak semua kelompok masyarakat penerima bansos bisa diberdayakan. 

"Seperti, lanjut usia (lansia), disabilitas, dan korban bencana alam yang membutuhkan bantuan segera," ucap Ketua DPD Partai Golkar Jabar itu.