Polda Jabar Ungkap Kasus Mafia Bapokting, 15 Orang Ditangkap

Maka, ada kemungkinan pihak lain ikut mendapat manfaat dari penimbunan pupuk bersubsidi tersebut.

"Kami masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mencari keterlibatan siapapun. Dan kalau ada masyarakat yang tahu mengenai kasus ini bisa melaporkan ke kepolisian terdekat," kata Maruly. 

Dalam kasus ini, kepolisian menyebut bahwa tersangka bisa dikenai hukuman berbeda-beda tergantung kasus.

Dalam tindak pidana pangan, polisi menerapkan berbagai pasal terhadap pelaku, yang diantaranya Pasal 100 ayat 1 UU RI No 20 tahun 2016 tentang Merek (ancaman Pidana 5 Tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar. 

Untuk tindak pidana oplos pupuk, polisi menerapkan Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110 UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah di ubah dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (ancaman Pidana 5 Tahun atau denda paling banyak Rp50 miliar; Pasal 2 (6) huruf b Perpres No 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perpres No 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dan Pasal 110 Jo Pasal 36 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (ancaman Pidana 5 Tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Sedangkan untuk tindak pidana migas, polisi terapkan Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang R.I. Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah (ancaman Pidana 6 Tahun atau denda paling banyak Rp60 miliar. (mcr27/jpnn)