Ono Surono Siap Evaluasi Program Pendidikan di Jawa Barat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menginstruksikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor untuk membedah anggaran dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat, terkait kegiatan ekstra kurikuler siswa SMK.

Hal tersebut disampaikan Ono saat berdiskusi dengan Forum OSIS SMKN 2 Kota Bogor, Minggu (19/3).

"Kami mendorong alokasi anggaran untuk SMK yang difokuskan pada fasilitas praktek dan kegiatan lain untuk mencegah tawuran dan tindak kekerasan pada pelajar," kata pria yang juga Ketua DPD PDIP Jabar itu, dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (21/3).

Ono mengungkapkan, bahwa kewenangan SMA/SMK diatur oleh Pemerintah Pusat.

Dia pun akan menyampaikan ke Pemerintah Pusat melalui DPR RI tentang sulitnya komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi bila ada masalah serta aspirasi, untuk mengembalikan SMA/SMK dibawah kewenangan Pemerintah Kota dan Kabupaten.

"Jawa Barat masih memiliki indek lamanya sekolah hanya 8,9 tahun. Artinya hanya sampai kelas 9 atau 3 SMP, maka seyogyanya Pendidikan menjadi prioritas yang paling utama dan perlu dilakukan evaluasi mendalam tentang program pendidikan di Jawa Barat," kata Ono.

Pernyataan Ono ini menjawab keluhan Koordinator Forum OSIS Kota Bogor Azhar P Dedytama yang menyampaikan, tawuran dan kekerasan pada pelajar karena kurangnya kegiatan ekstra kurikuler.

"Seringkali pihak sekolah mengatakan tidak mempunyai anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut," ujar dia.