Di Tahun Ini Pemkab Bekasi Siap Perbaiki 2.500 Rumah Tidak Layak Huni

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berupaya membantu memperbaiki sekitar 2.500 rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga miskin di wilayahnya selama 2023.

"Tahun ini kami bersinergi dengan Dinas Sosial untuk bersama-sama menangani persoalan miskin ekstrem. Maka seluruh program (perbaikan) rutilahu (rumah tidak layak huni) difokuskan bagi masyarakat miskin ekstrem ini," kata Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten memprioritaskan perbaikan rumah tidak layak huni milik warga dengan kategori miskin ekstrem, yang menurut data Dinas Sosial jumlahnya 3.961 orang di Kabupaten Bekasi.

Penerima bantuan dalam program perbaikan rumah tidak layak huni, menurut dia, ditetapkan berdasarkan data penduduk miskin ekstrem yang disampaikan oleh pemerintah desa dan kelurahan.

"Didasarkan pada pengajuan warga melalui perangkat wilayah. Namun, demi memastikan program tepat sasaran, pengajuan itu diverifikasi secara faktual ke lapangan. Verifikasi pun disinkronkan dengan data kemiskinan ekstrem Dinas Sosial," katanya.

Dia mengatakan bahwa verifikasi dan sinkronisasi data penduduk miskin calon penerima manfaat dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

"Saya meninjau langsung ke Desa Burangkeng, Kecamatan Setu. Di data ada 13 kepala keluarga kategori miskin ekstrem. Setelah diverifikasi faktual ternyata hanya ada dua keluarga yang betul-betul miskin ekstrem. Sisanya, warga berkecukupan, sehingga tidak tepat untuk mendapatkan bantuan ini," katanya.

"Karena kami ingin program ini benar-benar membantu warga kategori miskin ekstrem, sehingga taraf hidupnya naik dengan adanya program rutilahu," kata dia menambahkan.