Bupati Sumedang Dony Diminta Jokowi Paparkan Keberhasilan Turunkan Stunting

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Presiden Joko Widodo meminta Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir untuk memaparkan keberhasilannya dalam menerapkan teknologi digital, untuk menangani kasus kekerdilan (stunting) dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Paparan disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara yang dihadiri sejumlah menteri. Di antaranya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Senin (2/1).

"Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan SPBE dengan baik sebagai basis data dalam menurunkan kasus stunting di daerah," ucap Menkes Budi Menkes dalam keterangan persnya seusai rapat.

Untuk itu, Presiden mengimbau agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi dari Kabupaten Sumedang.

“Khusus untuk stunting, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, juga stunting-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi," tutur Menkes.

Selain itu, Budi mengatakan, Presiden menginstruksikan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir untuk membantu secara langsung daerah-daerah, yang masih memiliki angka kasus stunting tinggi.

"Arahan Bapak Presiden, Pak Bupati (Sumedang) langsung dikirim ke sana untuk bisa membantu replikasi. Bukan sebagai pejabat bupati, tapi langsung dikirim ke sana untuk langsung bisa mereplikasi, membantu bupati dan wali kota di daerah-daerah yang nilai stunting-nya masih tinggi, tapi nilai SPBE-nya mencukupi agar bisa segera mengulangi suksesnya beliau," ujar Menkes.

Lebih lanjut, Menkes menjelaskan di samping sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik, Kabupaten Sumedang juga memiliki proses bisnis dan sistem data yang terintegrasi.