Pengamat Unjani: Raperda PKR Berpotensi Jadi Investasi Politik

Dirinya juga menyarankan agar Pemkot Depok tidak terlalu ngotot ingin membuta Perda PKR, mengingat Raperda PKR sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena ditolak oleh Pemprov Jabar dan Kemendagri.

“Tidak usah dipaksakan, karena nanti akan menjadi polemik. Kecuali, jika ada urgensinya seperti tingkat religius di Depok menurun drastis maka itu masih bisa dilakukan. Tetapi kan saat ini Kota Depok juga masih aman saja,” pungkasnya. (mcr19/jpnn)