65 Ribu Honorer Nakes di Jabar Minta Diangkat Jadi PPPK

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Forum Komunikasi Honorer Fasyankes (FKHF) Jawa Barat meminta puluhan ribu tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes diangkat ke dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Permintaan ini menyusul pemberlakuan aturan pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer di tahun 2023.

Wakil Ketua FKHF Jabar Saeful Anwar menuturkan, kondisi honorer nakes dan non nakes di wilayahnya saat ni dirundung kebingungan. Sebab hampir 75 persen pegawai yang bekerja di fasilitas kesehatan masih berstatus honorer atau non ASN.

“Kami ingin memperbaiki nasib tidak hanya sekedar non ASN atau sekedar honorer, tetapi PPPK,” kata Saeful seusai audiensi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di Gedung Sate, Selasa (9/8).

Lebih lanjut, kata Saeful, saat ini ada kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah yang bakal menghapus tenaga honorer dan mengubahnya ke dalam formasi PPPK, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) nomor 49 tahun 2019 yang seperti mengancam nasib honorer.

Menurutnya, dalam PP 99 ayat 1 dijelaskan bahwa tidak diperkenankan ada pegawai non ASN di dalam institusi pemerintah daerah, sedangkan puskesmas dan RSUD masih banyak yang pegawai yang berstatus BLUD.

“Kenyataannya pemerintah daerah tidak bisa mengakomodir karena keterbatasan biaya. Karena pusat melimpahkan semuanya kepada daerah,” ujar dia.

Dengan begitu, para honorer di Jabar saat ini masih dalam kebingungan karena pemerintah masih juga belum memberikan solusi konkret. Sedangkan, pemerintah daerah sendiri mengalokasikan anggarannya berbeda-beda.