Silpa Kecamatan di Kota Bogor Capai Rp 8,9 Miliar, DPRD Sentil Kinerja Pemerintah

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Safrudin Bima menyebut adanya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp 8,9 miliar di pos anggaran kecamatan.

Hal tersebut diungkapkan dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP-APBD) Kota Bogor tahun anggaran 2021 secara mendalam di tingkat komisi.

“Dengan adanya silpa pada kelurahan dan kecamatan tentunya ini harus menjadi catatan bagi semua agara penggunaan anggaran bisa lebih dimaksimalkan," katanya, Selasa (12/7).

Dirinya mengungkapkan untuk mengatisipasi silpa atau tidak terserapnya anggaran seharusnya kecamatan bisa mengajukan pergeseran anggaran pada anggaran perubahan.

Hal itu dilakukan agar anggaran perjalanan dinas, makan dan minum selama Covid-19 kemarin yang tidak terpakai bisa dipergunakan untuk anggaran yang lebih bermanfaat.

Dia juga menyarankan agar pos anggaran untuk kelurahan disiapkan secara terpisah dan tidak digabungkan dengan anggaran kecamatan.

Anggaran kelurahan harus sesuai amanat PP Nomor 17 Tahun 2018 yang sudah jelas diatur dalam penjelasan Pasal 30 Ayat 7, bahwa besaran anggaran untuk kelurahan paling sedikit 5 persen, dihitung dari pendapatan yang tercantum dalam APBD (PAD) setelah dikurangi DAK, atau kurang lebih Rp1,2 miliar.

“Ini kan sudah diatur, bahwa anggaran untuk kelurahan itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, kenyataannya tidak bisa dianggarkan secara maksimal. Apakah karena tidak adanya prioritas dari pemkot dalam segi penganggaran ataukah karena anggaran yang terbatas,” jelasnya.