Terima LPJ APBD 2021, DPRD Berikan 11 Catatan Untuk Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menyampaikan Raperda dan Raperwal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP-APBD) tahun anggaran 2021 pada rapat Paripurna, Kamis (23/6).

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyampaikan, bahwa Raperda PP-APBD 2021 selanjutnya akan dibahas secara mendalam melalui alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kota Bogor sampai kurang lebih sebulan ke depan.

“Berdasarkan apa yang disampaikan oleh wali kota, kami dari DPRD Kota Bogor akan membahas Raperda PP-APBD 2021 ini secara mendalam. Mulai dari mengevaluasi serapan dan pelaksanaan APBD, mengukur output maupun outcome, serta mendalami kenapa banyak anggaran yang tidak terserap, padahal giat pembangunan dibutuhkan oleh masyarakat,” tutur Atang, dikutip Jumat (24/6).

Juru bicara fraksi DPRD Heri Cahyono menerangkan, terdapat 11 poin yang menjadi catatan bagi fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor.

Terkait pendapatan daerah, pria yang akrab disapa HC ini menerangkan bahwa Pemkot Bogor harus lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

DPRD juga menuntut Pemkot Bogor agar melakukan digitalisasi baik dari segi pendapatan pajak atau retribusi.

“Sehingga diharapkan terdapat proyeksi kenaikan PAD yang lebih transparan dan akuntable,” terangnya.

Sedangkan dari segi belanja daerah, fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor menyoroti tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun berjalan.