Nasib Biskita Kota Bogor di Ujung Tanduk!
jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Nasib keberlanjutan program Biskita Trans Pakuan mendapatkan sorotan tajam dari DPRD Kota Bogor, pasca-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak akan lagi memperpanjang subsidi.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy pun memberikan tekanan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor agar segera menyiapkan skenario pendanaan program Biskita.
Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian terkait keberlanjutan program Biskita.
"Semua skenario, kajian teknokrat dan sistem pelayanan harus segera disiapkan. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan pernyataan dan kita harus bersiap," kata Rusli.
Rusli mengingatkan kepada Dishub agar dalam penyusunan kajian dan perencanaan harus mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.
Rusli pun menjelaskan didalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2023 terutama ayat (1) pasal 91, mengamanatkan pemerintah Kota Bogor untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
Baca Juga:
Sehingga keberadaan Biskita dianggap sudah sesuai dengan amanat Perda.
Hanya saja Rusli menganggap perlu adanya optimalisasi seperti memastikan integrasi kendaraan antarkoridor dan menyelaraskan dengan program rerouting angkot yang sudah eksisting.
Nasib Biskita Kota Bogor di ujung tanduk setelah BPTJ menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak akan lagi memperpanjang subsidinya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News
