Apeksi Colek Pemerintah Pusat Soal Kejelasan Dana Kelurahan

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya berharap pemerintah pusat kembali mengucurkan dana untuk setiap kelurahan.

Diketahui, sejak 2021 pemerintah pusat memutuskan untuk tidak lagi mengalokasikan dana kelurahan secara khusus dalam APBN 2021, seperti yang dialokasikan melalui APBN 2020 dalam Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, padahal dana tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pemerintah daerah (Pemda).

“Karena kami merasa kota tidak kalah penting dengan desa, terlebih ke depannya semua akan tinggal di kota,” ucap Wali Kota Bogor.

Dirinya mengatakan sempat menikmati satu tahun dana kelurahan di pada 2019 lalu. Namun, ketika Covid-19 melanda dana kelurahan itu diberhentikan oleh pemerintah pusat.

"Di kelurahan banyak program yang mengharapkan bisa terealisasi dengan dana itu, tidak hanya infrastruktur tetapi juga pelayanan publik dan lain-lain,” ujarnya.

Bima Arya menyebut, hingga kini belum ada pendanaan bagi kelurahan yang bersifat permanen, berkelanjutan, dan melembaga.

“Apeksi sempat berdiskusi dengan banggar DPR dari mana sumbernya, apakah dari DAU khusus atau diamanatkan dari APBD, kami masih menunggu itu terkait dana kelurahan. Bagi mereka sudah clear, tetapi bagi kami belum,” ungkapnya.

Baginya dana kelurahan tersebut sangat penting, karena meyangkut pada pelayanan tingkat terkecil, partisipasi, program padat karya, kolaborasi dengan masyarakat, menyerap tenaga kerja dan sebagainya.