Apeksi Colek Pemerintah Pusat Soal Kejelasan Dana Kelurahan

“Saya melihat sebagian besar inkonsistensi terhadap semangat otonomi daerah, ada godaan-godaan bukan dengan membangun sistem, tetapi tingkat kepercayaan. Lebih baik membangun sistem ada reward and punishment, seperti Sakip dan Lakip," terangnya.

Bima Arya memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar membangun sistem mengenai dana kelurahan, serta memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan pembangunan infrastruktur.

"Kalau ada mandatory spending dari APBD khusus ke kelurahan dengan nomenklatur yang jelas tidak samar-samar, kami tinggal alokasikan untuk apa saja. Untuk itu, sempurnakan sistemnya, buat reward and punishment sehingga sistemnya akan lebih baik. Maka saya optimis 2023 dana kelurahan ini bisa turun, karena dekat dengan pemilu seperti 2019," tutupnya. (mcr19/jpnn)