Babai Suhaimi Ungkap Fakta Baru Dalam Polemik KDS Pemkot Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Babai Suhaimi, menemukan sejumlah fakta baru dalam polemik program Kartu Depok Sejahtera atau KDS.

Berdasarkan temuannya, pendataan penerimaan KDS, kata Babai, tidak melibatkan ketua RT dan RW tempat penerima KDS.

"Ketika mereka (Pemkot Depok) menetapkan penerima itu tanpa ada koordinasi dengan RT, RW, dan lurah. Saya sudah kroscek makanya berani berbicara seperti ini," ucap Babai kepada JPNN.com, Sabtu (14/5).

"Kata para Ketua RT dan RW mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan tidak pernah dilibatkan dalam penetapan penerima KDS, pantas saja banyak masyarakat Depok yang tidak mengetahui program ini," sambung Babai.

Oleh karena itu, Babai menilai wajar jika 38 anggota DPRD Kota Depok mempertanyakan transparansi penerima program KDS. Pasalnya, Pemkot Depok melakukan pendataan penerima KDS tanpa melalui proses penjaringan dari Ketua RT dan RW penerima.

Bahkan, lanjut Babai, bisa saja penerima KDS tersebut bodong alias fiktif.

"Boleh jadi tidak aktual, karena penerima kartu itu sendiri pun tidak transparan," ujar Babai.

Selain itu, Babai menambahkan, salah satu bukti adanya dugaan penerima KDS fiktif dan tidak tepat sasaran adalah penunjukan koordinator KDS di kewilayahan yang tidak transparan.