Ikuti Arahan Pemerintah Pusat, Pemkab Bekasi Siap Lakukan Efisiensi Anggaran

"Saat ini kami baru menyisihkan anggaran yang bisa diefisiensikan. Penggunaannya akan diputuskan saat perubahan anggaran sudah diketuk," ucapnya.

Dirinya juga memastikan kebijakan efisiensi anggaran daerah tersebut tidak akan berdampak terhadap pelayanan publik sebab layanan masyarakat tidak boleh terganggu.

"Pelayanan publik yang bersifat mandatori tetap menjadi prioritas dan tidak boleh berkurang. Yang bisa dikurangi adalah kegiatan yang tidak bersifat wajib, seperti perjalanan dinas dan belanja di hotel," ucap dia.

Pemerintah Kabupaten Bekasi di sisi lain sudah terdampak efisiensi anggaran menyusul penundaan rencana penambahan koridor baru BisKita Trans Wibawa Mukti akibat penerapan kebijakan penghematan yang diberlakukan Kementerian Perhubungan.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada Kementerian Perhubungan terpaksa menunda bantuan pengadaan 20 armada BisKita Trans Wibawa Mukti untuk operasional koridor baru dengan rute Terminal Kalijaya Cikarang-Kantor Pemkab Bekasi.

"Kami sudah menentukan rute koridor kedua yang sedianya mulai operasi akhir Februari tahun ini. Namun, rencana itu tertunda karena anggaran Kemenhub untuk bantuan 20 armada bus terkena efisiensi," kata Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Deni Hendra Kurniawan. (antara/jpnn)