Ikuti Arahan Pemerintah Pusat, Pemkab Bekasi Siap Lakukan Efisiensi Anggaran

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berencana menerapkan kebijakan efisiensi anggaran mengacu arahan pemerintah pusat dengan prioritas pemangkasan pada kegiatan yang bersifat nonmandatori atau tidak wajib berdasarkan aturan maupun hukum.

Kebijakan dimaksud tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD dengan ketentuan mewajibkan implementasi bagi seluruh pemerintah daerah.

"Langkah awal yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan melakukan evaluasi terhadap realisasi APBD triwulan pertama 2025," kata Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, Senin (17/2).

Dia menyatakan hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan percepatan perubahan anggaran sebagaimana diinstruksikan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Jaoharul menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi akan terfokus pada kegiatan-kegiatan tidak wajib menurut aturan maupun hukum seperti perjalanan dinas dan penyelenggaraan acara di hotel.

Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi sedang melakukan pemetaan untuk menentukan kegiatan mana saja yang terdampak regulasi efisiensi anggaran.

"Termasuk menghitung persentase nominal efisiensi anggaran. Sekarang kami masih dalam proses pemetaan sebelum eksekusi menuju perubahan anggaran nanti," katanya.

Ia pun belum mengetahui secara pasti arah penggunaan dana hasil efisiensi anggaran mengingat keputusan alokasi baru akan ditetapkan dalam perubahan anggaran.