Ketua DPRD Cianjur Sampaikan Aspirasi Honorer ke Pusat

Ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam aksi ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Cianjur, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Tangerang, Indramayu, Banten dan lain-lain.

Para honorer memprotes kebijakan pemerintah yang hanya memberikan status PPPK paruh waktu kepada tenaga honorer R2 dan R3 sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025.

Kebijakan tersebut dianggap tidak memadai dan tidak mencerminkan penghargaan atas dedikasi para honorer.

Dalam aksi ini, massa menuntut pemerintah segera mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN sebagai turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.

Mereka juga mendesak diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) khusus untuk mengangkat tenaga Non-ASN yang telah terdaftar dalam database BKN menjadi PPPK penuh waktu.

Selain itu, massa aksi meminta agar rekrutmen CPNS tahun 2025 dihentikan sementara hingga seluruh honorer R2 dan R3 selesai diangkat, serta pemerintah mengoptimalkan anggaran dan formasi untuk keperluan tersebut.

Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Cianjur Heryawan Yusup, menyampaikan bahwa aksi ini adalah bagian dari perjuangan panjang untuk keadilan.

"Kami telah bekerja untuk negara ini dengan dedikasi penuh, meskipun status kami tidak dihargai sebagaimana mestinya. Kami berharap pemerintah mendengar dan memenuhi tuntutan kami," kata Heryawan. (mcr27/jpnn)